Dari subprime mortgage hingga lapangan kerja

8-Mei-2008 13:51:44 dimuat di koran monitor depok http://www.monitordepok.com/cetak/opini/20345.html
Setelah diubah lebih cepat dari jadwal normal, APBN Perubahan atau APBN-P 2008 akhirnya disahkan oleh Rapat paripurna DPR (Kompas 10/4). Seluruh fraksi menyetujui APBN-P 2008, kendati sejumlah fraksi memberikan persetujuan dengan catatan.
Dalam APBN-P, pendapatan negara dan hibah melonjak menjadi Rp895 triliun, lebih tinggi dibandingkan Rancangan APBN-P. Ini dilakukan untuk mengantisipasi perubahan asumsi dasar ekonomi yang menjadi esensi anggaran di APBN-P 2008.
Sejak ditetapkannya UU No. 45 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, APBN 2008 mendapat tekanan sangat berat dari berbagai faktor internal maupun eksternal. Setidaknya, terdapat enam faktor utama yang mempunyai dampak signifikan terhadap APBN 2008.
Pertama, kondisi perekonomian global diperkirakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat sebagai akibat dari krisis sektor perumahan (subprime mortgage) di Amerika Serikat yang meluas hingga menjadi krisis di pasar keuangan internasional.
Kedua, kecenderungan naiknya harga minyak mentah di pasar dunia yang sangat tinggi (jauh diatas asumsi harga minyak yang digunakan dalam penyusunan APBN) akan berdampak signifikan terhadap APBN, karena membengkaknya beban subsidi BBM dan subsidi listrik.
Ketiga, adanya kecenderungan meningkatnya harga komoditas pangan dunia akan memberikan tekanan pada laju inflasi di dalam negeri, karena sebagian komoditas primer domestik berasal dari impor (imported inflation).
Keempat, adanya kecenderungan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, sebagai akibat negatif dari krisis subprime mortgage, akan berpengaruh cukup signifikan terhadap berbagai besaran APBN.
Kelima, lifting minyak yang diperkirakan hanya akan mencapai 0,9010 juta barel per hari (lebih rendah dari asumsi lifting dalam APBN 2008 sebesar 1,034 juta barel per hari) akan berdampak pada penurunan penerimaan dari sektor migas.
Keenam, paket Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan (PKSH) yang diluncurkan awal Februari 2008, terkait dengan kecenderungan meningkatnya harga komoditas pangan strategis (seperti terigu, minyak goreng, kedelai, dan gandum). Selain ditujukan untuk mengendalikan inflasi dalam negeri, PKSH juga dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
Bank dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun dari 6,32 persen pada tahun 2007 menjadi 6 persen pada tahun 2008. Namun, investasi masih bisa menguat dengan mengalirnya kredit perbankan dan penurunan suku bunga.
Dengan tidak berubahnya harga dalam negeri untuk harga bahan bakar bensin dan diesel untuk angkutan dan minyak tanah (yang mewakili lebih dari 2/3 bagian penjualan BBM), subsidi pemerintah tumbuh dengan pesat. Diperkirakan jumlahnya mencapai Rp130 triliun (US $14.3 miliar) pada tahun 2008 berdasarkan perkiraan Pemerintah sebesar US$95 per barrel.
Pada tingkat ini, subsidi energi total (untuk tenaga listrik maupun untuk BBM) akan sama besar dengan total belanja modal dan sosial pemerintah pusat.
Didorong oleh kenaikan subsidi, telah diusulkan langkah-langkah untuk memangkas belanja dalam departemen-departemen teknis, mengurangi subsidi untuk listrik, dan meransum minyak tanah untuk memastikan bahwa hanya orang miskin yang menerimanya. Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah mengharapkan defisit anggaran belanja naik dari 1,7 persen PDB menjadi sedikit di atas 2 persen PDB.
Beban yang berat tersebut akhirnya dibagi dengan mengubah APBN yang seharusnya di bulan Agustus menjadi bulan Maret. Tekanan harga yang ada memaksa APBN P dipercepat. Tujuan lainnya dalah supaya masyarakat mampu tidak menikmati subsidi dan pada saat yang sama, APBN tidak terbebani.
Sebuah pertanyaan akhirnya muncul. Dengan penyesuaian APBN yang ada, bagaimana dampaknya untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran? Sebab pada 2008 ini pemerintah memiliki target penurunan angka kemiskinan hingga 15% dan pengangguran 8-9% dari angkatan kerja.
Pertumbuhan
Terdapat beberapa alasan pokok kita perlu mengkhawatirkan apakah APBN-P 2008 akan berdampak pada pengentasan kemiskinan atau tidak.
Pertama, perlambatan ekonomi AS dan melonjaknya harga minyak mentah dunia menjadi alasan utama pemerintah dalam merevisi APBN 2008. Dengan pertumbuhan ekonomi yang diturunkan dalam APBN P, yang dikhawatirkan adalah imbas signifikan dalam dunia ketenagakerjaan.
Elastisitas dampak penurunan laju pertumbuhan terhadap peningkatan pengangguran sekitar 0.3%-0.4%. Ini berarti ketika ketika terjadi laju pertumbuhan turun 1% maka peningkatan 2,5%–3,3% dari pengangguran.
Menurut perhitungan Bappenas tiap 1% pertumbuhan ekonomi akan membuka 710.00 kesempatan kerja baru, dan ini berarti berlaku kebalikannya. Dengan kondisi saat ini pemerintah masih fokus pada berbagai kegiatan yang diperkirakan bisa menciptakan lapangan kerja tinggi, seperti menggerakkan sektor riil agar semakin stabil.
Kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan yang memadai tentunya tidak mampu dan tidak harus disediakan oleh pemerintah mengingat perbedaan dalam sifat public goods dari tingkatan pendidikan (lihat Trend APBN dan Kecenderungan di masa mendatang; M Ikhsan:2008).
Kedua, Kemiskinan dan pengangguran merupakan lingkaran setan yang saling terkait. Secara teori, kemiskinan (absolut) dan pengangguran dapat dikurangi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Persoalannya, laju pertumbuhan yang dicapai pemerintah kurang memadai.(Bersambung)

~ oleh brambontas pada 19 Mei 2008.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: