Strategi Peningkatan Pelayanan Air Minum di Indonesia Dengan Pola Public Privat Partnership (PPP)

•19 Mei 2008 • 2 Komentar

A. Perhatian Dunia pada Sumber Daya Air

Kelangkaan air secara kualitas maupun kuantitas yang terjadi di hampir seluruh dunia mendorong munculnya perubahan cara pandang terhadap air. Dalam konferensi air dan lingkungan internasional yang diselenggarakan tahun 1992 di Dublin Irlandia, melahirkan The Dublin Statement on Water and Sustainable Develompment (yang lebih dikenal dengan Dublin Principles). Dublin Principles berisi empat prinsip yang harus dikedepankan dalam kebijakan dan pembangunan di sektor sumber daya air. Salah satu dari prinsip tersebut adalah “water has an economic value in all its competing uses and should be recognized as an economic good”. Munculnya Dublin Principles, menyebabkan banyak lembaga-lembaga internasional mereposisi kebijakan mereka di sektor sumberdaya termasuk Bank Dunia. Bahkan Bank Dunia kemudian mengambil peran sentral dalam mengembangkan dan mempromosikan pendekatan-pendekatan baru yang konsisten dengan Dublin Principles terutama memberlakukan air sebagai barang ekonomi[1]. Dalam praktiknya lembaga keuangan internasional menempatkan reformasi sumberdaya air yang memberlakukan air sebagai barang ekonomi dalam satu paket kebijakan neo liberal yang lebih luas dan kebanyakan melalui structural adjustment program[2]. Selain itu agen pembangunan bilateral juga mendorong private sector participation kepada Negara-negara penerima bantuan.

Air bersih atau air minum sangat penting artinya bagi kehidupan manusa. Kajian global kondisi air di dunia yang disampaikan World Water Forum II di Den Haag tahun 2000, memproyeksikan bahwa pada tahun 2025 akan terjadi krisis air di beberapa Negara. Krisis air dapat saja terjadi di Indonesia apabila pemerintah dan perusahaan air minum tidak dapat secara maksimal mengelola asset utamanya.

B. Kondisi Pengelolaan Air Minum Indonesia

Bagi perusahaan air minum, infrastruktur air minum merupakan asset utama yang nilainya signifikan. Oleh karena itu harus dikelola secara baik mulai sejak perencanaan kebutuhan, penyediaan dana, pengadaan asset, pengoperasian, pemeliharaan, hingga pemusnahan asset.

Harus diakui bahwa kondisi infrastruktur terlebih infrastruktur dasar seperti air di Indonesia masih memprihatinkan, terutama setelah krisis ekonomi. Penururnan tersebut terjadi seiring dengan keterbatasan pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Selain masalah pendanaan, pengaturan dan perawatan infrastruktur juga mengalami penurunan akibat rendahnya kapasitas institusi public baik di pusat maupun daerah dalam manajemen dan perawatan infrastruktur. Kondisi ini pada akhirnya membuat kelompok masyarakat miskin memperoleh efek marginalisasi terbesar. Contoh spesifik di sector air bersih dari sekita 306 PDAM yang ada di Indonesia hanya mampu melayani 33 juta (39%) penduduk perkotaan dn 9 juta (8%) penduduk pedesaan dengan kualitas air yang belum memenuhi standar kualitas air minum, konsumsi air yang rendah (14 m3/;bulan/rumah tangga), dan rata-rata kebocoran 40%. Dari sekian banyak PDAM tersebut hanya 9% dari total PDAM yang ada berada dalam kondisi sehat, sedangkan sisanya dalam keadaan kurang sehat (31%), tidak sehat (32%), kritis (28%). Hutang PDAM saat ini mencapai Rp 4,032 triliun dan dalam kerangka pencapaian MDG’s diperlukan peningkatan kapasitas produksi 155.000 liter/detik, dengan cakupan layanan 80% penduduk perkotaan dan 40% penduduk pedesaan, dan untuk mencapainya dibutuhkan investasi sebesar Rp 25 triliun sedangkan kemampuan pemerintah hanya Rp 600 miliar/tahun, dan diperkirakan ada gap pembiayaan investasi sebesar 19 triliun.

Ada 170 PDAM yang telah melewati jatuh tempo pembayaran utang dengan jumlah utang pokok, denda, dan bunga utang senilai Rp4,3 triliun. Bahkan, utang yang jatuh tempo per tanggal 5 Mei 2008 adalah Rp. 1,3 triliun[3]. Sisanya, 150 PDAM memiliki utang, denda, dan bunga senilai Rp 2 triliun yang belum jatuh tempo.

Dalam beberapa tahun belakangan ini pada sisi yang lain dampak globalisasi ternyata juga mempengaruhi kecenderungan dari perusahaan internasional untuk lebih meluaskan usahanya. Dengan melemahnya kegiatan pembangunan sarana air minum di negara maju karena telah terpenuhinya kebutuhan air minum misalnya maka beberapa perusahaan internasional terutama yang berasal dari Inggris dan beberapa negara Eropa lainnya berusaha untuk mengembangkan aktivitas usahanya dengan menginvestasikan modalnya ke negara-negara di Amerika Latin, dan Asia termasuk Indonesia. Dengan terbatasnya dana pemerintah untuk melakukan investasi dalam sarana publik ini maka peluang swasta terbuka untuk masuk dalam program privatisasi termasuk diantaranya investasi dengan pola built operate dan transfer.

Dengan terbukanya Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 25 tahun 2007 dimaksudkan agar lebih menarik investor untuk ikut berpartisipasi dalam program privatisasi di Indonesia khususnya dalam bidang prasarana umum perkotaan seperti jalan, listrik, persampahan, dan juga air minum.

B. Permasalahan Air Minum

Berbagai permasalahan yang dihadapi perusahaan air minum saat ini, seperti: tingginya tingkat kebocoran air yang diproduksi, kapasitas produksi yang belum terpakai, biaya operasional/pemeliharaan untuk menghasilkan air bersih setiap meter kubiknya masih lebih tinggi atau sama dengan harga jual air setiap meter kubiknya, belum dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan air minum bersih baik secara kuantitas maupun kualitas, konflik perebutan air baku yang melintasi dua atau lebih pemerintah daerah, adanya daerah yang tidak menyediakan pengaturan air baku, adanya penggundulan hutan di kawasan daerah sungai, kesulitan keuangan, terbelit hutang yang cukup besar dan tidak mampu membayar hutang sesuai jadwal yang telah ditentukan, bahkan tidak sedikit dari perusahaan air minum yang ada, jika ditinjau dari posisi keuangan perusahaan sudah dalam keadaan pailit—mencerminkan belum maksimalnya pengelolaan perusahaan air minum.[4]

Beberapa isu pokok yang berkembang di kalangan masyarakat tentang air minum antara lain, pelayanan PDAM rendah, sedangkan penduduk bertambah. Demikian pula pola hidup dan tatanan sosial, ekonomi dan lingkungan mengalami perubahan. Kondisi ini mengakibatkan permintaan air minum meningkat.

Di sisi lain, kemampuan pemerintahan dalam penyediaan air minum menurun, sementara daya beli masyarakat juga berkurang. Isu lainnya adalah, masyarakat sudah berorientasi hokum sehingga jika pelayanan belum menunjuang, dapat menjadi potensi konflik.

Apabila fungsi air minum tidak tercapai, dan persoalan ini menjadi persoalan nasional yang terakumulatif. Sementara dari segi teknis, terjadi kebocoran tinggi yakni mencapai 45 persen, sebagai akibat dari system dan teknologi penyesiaan air minum yang tidak handal.

Kondisi tersebut diperparah dengan system pengolahan air minum yang berorientasi birokrat. Karena itu untuk meningkatkan pelayanan PDAM, perlu dilakukan program penyehatan PDAM, program subsidi BBM untuk air bersih, menyusun national action plan (NAP) dan rancangan peraturan pemerintah (RRP) dan produk-produk peraturan.

C. Strategi Public Private Partnership untuk Air minum

Ada perbedaan yang cukup signifikan model Public Private Partnership (PPP)—di Indonesia dikenal dengan nama Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)—dengan privatisasi. Prinsip kerjasama ini adalah saling menguntungkan (pemerintah, swasta, dan masyarakat). Efisiensi, kualitas pelayanan dan pengelolaan infrastruktur meningkat. Hal ini disebabkan oleh peran pemerintah sebagai regulator dan enabler swasta sebagai operator dan provider. Jika dalam privatisasi divestiture, aset milik swasta, dan pemerintah. Sedangkan dengan menggunakan KPS, aset tetap milik pemerintah dan kembali ke pemerintah. Bagi pihak swasta, dalam KPS mempunyai waktu pengelolaan dalam periode tertentu sedangkan dalam privatisasi, swasta mengelola selamanya setelah menjadi hak milik. (Biasanya penjualan aset ini dengan menggunakan IPO dan Strategic Sale).

Tabel 1. Model pengelolaan infrastruktur

Pemerintah

Outsourching

KPS

Privatisasi

Ditangani penuh oleh pemerintah

Manajemen pengelolaan diambil dari pihak luar (bisa dari swasta)

Pengelolaan diserahkan kepada pihak swasta, asset masih tetap milik pemerintah yang dikembalikan setelah pengelolaan selesai

Pengelolaan murni menjadi hak swasta. Perubahan kepemilikan aset (setelah dijual kepada swasta)

Sumber: Elkana Catur H, Pembiayaan kota

Apabila sistem ini dapat berjalan dengan baik akan memberikan dampak positif secara tidak langsung pada iklim daerah tersebut. Pelayanan air bersih yang baik juga dapat memberikan kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan pada daerah tersebut.

Ada beberapa model untuk menjelaskan mengenai Kerjasama Pemerintah Swasta yang bisa dipakai untuk pelayanan air minum, Yaitu, kontrak pelayanan (service contract), kontrak pengelolaan (O&M And Management Contract), kontrak sewa (lease contract), Built Operate Transfer (BOT), perjanjian konsesi (consession). Tabel berikut ini akan melihat perbedaan diantaranya.

Tabel 2. Bentuk-bentuk Kerjasama Pemerintah Swasta

No

Service Contract

Manajemen Contract

Lease Contract

BOT (Built Operate and Transfer)

Concession

1

Tidak ada investasi

Tidak ada investasi

Tidak ada investasi

Ada investasi swasta

Ada investasi swasta

2

Terbatas pada operasional dan manajemen

Pengelolaan perusahaan

Terbatas pada peralatan

Pembangunan sarana

Pengelolaan dan keuangan

3

Keuntungan kecil

Keuntungan kecil

Keuntungan kecil

Biaya renddah, kulaitas tinggi

Menguntungkan

4

Efisiensi terbatas

Efisiensi terbatas

Efisiensi terbatas

Efisiensi tinggi

Efisiensi tinggi

5

Cocok untuk masa krisis

Cocok untuk masa krisis

Cocok untuk kondisi ekonomi yang baik

Cocok untuk kondisi ekonomi yang baik

Sumber: Elkana Catur H, Pembiayaan kota

Pengelolaan air bersih dengan memisahkan sistem dengan membagi menjadi beberapa bagian, yaitu:[5]

1. Sumber air bersih dan konservasi

2. Sistem transmisi, Instalasi Pengelolaan Air (IPA), reservoir, dan pompa (operasi dan pemeliharaan)

3. Sistem disteribusi air bersi (operasi dan pemeliharaan)

4. Administrasi, misalnya pencatatan meteran air.

Masing-masing dari sistem tersebut diserahkan kepada pihak swasta melalui swastanisasi (servis kontrak, manajemen kontrak, sewa, konsesi, dan divestitutre), tetapi khusus untuk Instalasi Pengohan Air (IPA) menggunakan KPS jenis Build Operate Transfer (BOT). Untuk itu setiap pengelolaan air bersih di setiap kota akan berbeda dengan kota lainnya di sebuah kabupaten, misalnya sumber air bersih dan konservasi antara satu kota dengan kota lainnya dikelola dengan perusahaan swasta yang berbeda.

D. Kerangka Regulasi

Regulasi yang mengatur dalam Kerjasama Pemerintah Swasta adalah Keppres No. 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan Infrastruktur. Kemudian diperjelas kembali oleh Perpres No. 67 tahun 2005 tentang Kerjsama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Kedua, adalah Keprres No. 81 tahun 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan diperjelas oleh Perpres No. 42 tahun 2005 tentang Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur.

Adapun Materi Pengaturan Perpres No.67 Tahun 2005, Prinsip-prinsip yang perlu diikuti dalam penyediaan infrastruktur oleh Badan Usaha:

  1. Kerjasama dalam bentuk kemitraan (partnership)
  2. Uji kelayakan kerjasama oleh pemerintah (due dilligence)
  3. Pengelolaan Risiko (Risk management)
  4. Dukungan pemerintah ( Goverment support)
  5. Tatacata pengadaan yang adil, terbuka, transparan, kompetitif, bertanggung gugat, saling menguntungkan (procurement)
  6. Proyek kerjasama atas prakarsa badan usaha (unsolicited project)
  7. Tarif awal dan penyesuaian tarif

Pengaturan mengenai prosedur pengadaan badan usaha yang akan berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur dalam bentuk:

  1. Kerjasam (PPP contract)
  2. Ijin pengusahaan (license)

E. Penutup

Proses kerjasama dengan menggunakan sistem KPS adalah bentuk dari menyerahkan kepada sektor privat untuk dikelola secara lebih baik lagi dengan harapan akan menghasilkan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat. Sistem ini memberikan dampak positif bagi pengelolaan infrastruktur. Misalnya pada pelayanan air bersih dalam satu daerah dapat dilayani banyak perusahaan air bersih, diantara perusahaan-perusahaan tersebut saling bersaing untuk meningkatkan pelayanan air bersih ke pelanggannya, sehingga dapat memberikan dampak positif, yaitu cakupan pelayanan dapat ditingkatkan, faktor kehilangan air dikurangi, dan yang terutama, adalah perusahaan air bersih dapat secara mandiri melakukan penyediaan air bersih tanpa membebani pemerintah daerah setempat.

Kebijakan pemerintah yang berani sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan air bersih di Indonesia. Dengan menggunakan Kerjasama Swasta Pemerintah (Public Private Partnership) diharapkan akan menguntungkan bagi pemerintah, swasta dan masyarakat.


[1] Pada tahun 1993 WB mengeluarkan kebijakan di sector sumberdaya air (Water Resources Management Policy), dan menurut WB kebijakan ini merefleksikan Rio Earth Summit 1992 dan Dublin Principles. Pada tahun 1998 WB melakukan evaluasi terhadap kebijakan mereka di sector sumberdaya air yang dituangkan dalam dokumen yang berjudul “Bridging Troubled Water: Assesing thr World Bank’s Water Resources Strategy” yang dipublikasikan tahun 2002. Sebagai respon dari laporan evaluasi tersebut pada tahun 2003 Bank Dunia membuat strategi baru di sector sumberdaya air (Water Resources Sector Strategy: Strategic Directions for World Bank Engagement)

[2] Lihat IFI, Conditionality and Privatisation of Water and Sanitation Systems, Report for Water Aid August, 2003,www.wateraid.org

[3] Bisnis Indonesia, Utang PDAM Rp 3 triliun akan dihapus, Senin 5 Mei 2008

[4] Hamong Santono, Restrukturisasi Sumberdaya Air, Privatisasi, dan Pembangunan Infrastruktur Dasar Disampaikan dalam Diskusi Refleksi Akhir Tahun: ”Mengkaji Kebijakan Pembangunan Infrastruktur danPemberantasan Kemiskinan di Indonesia”, Yogyakarta 28 Desember 2005

[5] Sigit Setiyo Pramono, Sistem Unbundling pada pengelolaan Air Bersih di tingkat kota maupun kabupaten, nd.

Privatisasi Krakatau Steel:

•19 Mei 2008 • 3 Komentar

Pendahuluan

Kasus privatisasi Krakatau Steel (KS) menjadi isu hangat dalam minggu ini dan setidaknya untuk minggu-minggu ke depan. Pasalnya, terjadi perdebatan mengenai bagaimana cara yang paling efektif untuk melakukan privatisasi perusahaan baja nasional tersebut. Beberapa anggota DPR dan Pemerintah cenderung untuk melakukan model strategic sale bagi KS. Dengan alasan telah jelas yang dibutuhkan oleh KS sekarang adalah suntikan dana segar yang akan bisa menaikkan tingkat produksi.

Isu ini mencuat karena salah satu perusahaan yang menawarkan proposal kepada KS adalah perusahaan ArcelorMittal (India) yang akan berinvestasi ke Indonesia. Perusahaan terkaya nomor empat di dunia itu berencana untuk membeli sekitar 20-40% saham KS. Pilihan kedua dari pemerintah adalah dengan penawaran saham kepada publik atau initial public offering (IPO). Ini didukung oleh segenap manajemen dan Dewan Komisaris KS, karena menganggap jika melakukan model strategic sale, maka sama saja menjual aset negara yang bersifat strategis. Bahkan lebih lanjut, Komisaris KS menuduh pemerintah melakukan privatisasi KS hanya untuk berorientasi mengurangi defisit APBN.

Tulisan ini mencoba untuk mengurai mana yang lebih efektif dan efisien antara strategic sale atau initial public offering untuk dijalankan oleh Pemerintah.

Kondisi Krakatau Steel

Sebenarnya, kondisi KS boleh dibilang cukup bagus. Keuntungan KS cenderung meningkat. Setelah mengalami rugi di tahun 2006, tahun lalu KS berhasil memetik laba. Dan pada triwulan I-2008, BUMN ini memiliki saldo kas Rp 1 triliun dengan keuntungan Rp 211 miliar. Jika digabungkan dengan anak-anak perusahaannya, laba yang diperoleh hingga akhir Maret mencapai Rp 320 miliar. Dengan kinerja keuangan seperti itu, KS memiliki kemampuan untuk berhutang hingga Rp 10 triliun. Berikut ini adalah kinerja laba (rugi) KS dan anak perusahaannya dalam tahunan:

Tabel 1. Kinerja Laba (Rugi) KS dan Anak Perusahaannya (dalam Rp miliar)

Perusahaan

2007[1]

2006

Krakatau Steel

163,89

(236,09)

Latinusa

56,87

61,08

KHI Pipe Industries

9,54

4,05

Krakatau Wajatama

50,09

(1,55)

Krakatau Daya Listrik

23,16

15,41

Krakatau Tirta Industri

23,70

20,04

Krakatau Bandar Samudra

19,47

19,01

Krakatau Engineering

5,45

(3,41)

Krakatau Industrial Estate

29,07

(7,35)

Krakatau Media

2,75

0,928

Krakatau Information Tech

(0,398)

0,785

Total Konsolidasi

363,45

(135,07)

Sumber: Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 2008 (BI, 15/4/08)

Kondisi di atas memang masih dalam prognosa dan bahkan belum dilakukan audit (untuk tahun 2007). Namun, prognosa di atas sebenarnya bisa dijadikan bukti, bahwa kondisi KS yang lebih baik dari tahun sebelumnya (2006). Kondisi membaik ini juga menjadi alasan para karyawan, manajemen, dan bahkan Dewan Komisaris menolak untuk menjual aset KS dalam bentuk strategic sale.

Tabel 2. Kinerja Krakatau Steel

Kinerja

2006

2007[2]

Total Aset

10.230,7

11.178,5

Total Kewajiban

5.445,6

5.942,5

Total Modal Disetor

3.303,5

3.303,5

Total Penjualan

12.078,1

14.872,2

Laba

-135,1

367,6

ROE (%)

-2,71

7,85

ROA (%)

-1,29

3,30

Debt of Equity Ratio

0,71

1,14

Sumber: Krakatau Steel, (Kortem, 17/4/08)

Kebutuhan mendesak bagi KS untuk menaikkan produksinya guna bisa bersaing di pasar internasional dan tentu saja memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia. Kebutuhan dalam negeri yang semakin meningkat memerlukan langkah strategis. Langkah ini tentu saja dengan cara menambah modal guna menaikkan faktor produksi KS.

Kondisi konsumsi industri baja nasional juga semakin naik, bahkan dalam dua tahun ke depan diperkirakan akan naik sebesar satu ton. Total produksi dalam negeri setiap tahun tidak mencukupi. Indonesia perlu untuk mengimpor baja sebesar 3 juta ton. Dan diperkirakan pada tahun 2010 akan meningkat sekitar 0,5 juta ton. Tentunya dengan kondisi ini pemerintah perlu melakukan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas BUMN ini. Berikut adalah kondisi industri baja nasional.

Tabel 3. Kondisi Industri Baja Nasional (juta ton)

Uraian

2007

2008

2010

Konsumsi produk akhir baja

6,90

9,00

10,44

Total produksi dalam negeri

5,43

7,02

8,14

Impor

2,55

2,99

3,29

Sumber : Road Map Kadin Indonesia (BI,15/4/08)

Pro-Kontra Privatisasi

Terdapat kelemahan dan kelebihan dalam memilih IPO atau strategic sale. Menneg BUMN Sofyan Djalil meminta manajemen PT. Krakatau Steel (KS) agar membuka diri terhadap rencana investasi senilai US$5 miliar oleh perusahaan raksasa ArcelorMittal di Indonesia. ArcelorMittal sendiri merupakan raksasa baja terbesar dunia dengan pendapatan pada 2007 sebesar US$ 105,21 miliar dan laba bersih senilai US$ 10,36 miliar. Langkah penawaran yang dilakukan melalui strategic partnership lebih didasarkan peningkatan kompetisi perusahaan pada 2015, pada saat AEC (ASEAN Economic Community) diterapkan pada 2015.[3]

Para karyawan KS dan Menneg BUMN sejauh ini cenderung memilih skema penawaran umum perdana (initial public offering) maksimal 40% saham perusahaan negara itu pada 2008. dengan produksi 5 juta ton pda 2011, KS hanya bisa mencukupi 57%-60% dari total kebutuhan nasional. Berdasarkan data Asosiasi Masyarakat Baja Indonesia, kebutuhan baja nasional per tahun diperkirakan 8 juta-9 juta ton, sedangkan produksi baja domestik hanya 6 ton. Rencana penjualan 40% saham KS ke AcrelorMittal merupakan upaya mendongkrak produksi sampai 5 juta ton per tahun dari 2,5 juta ton tahun ini. [4]

Penjualan KS pada mitra strategis dipandang sebagai pilihan yang baik karena mitra yang tepat diyakini bakail mempercepat peningkatan kapasitas produksi baja di Indonesia. Di sisi lain, IPO dinilai bukan pilihan bijaksana di tengah kelesuan pasar saham saat ini. Namun, kelesuan pasar juga membuat penjualan strategis tidak pasti menguntungkan karena nilai penjualan akan ditentukan berdasarkan taksiran pasar yang sedang lesu.[5]

Pendanaan Investasi

Kesuksesan privatisasi melalui kemitraan strategis akan ditentukan oleh proses tata laksana yang transparan dan ketepatan memilih mitra strategis. Dibandingkan dengan IPO, penjualan pada mitra strategis mempunyai lebih banyak titik rawan. Untuk itu, keterbukaan dan kesepakatan bersama menjadi kata kunci bagi pengupayaan kemitraan. Selain mempunyai kemampuan pendanaan dan solusi teknologi, misalnya, mitra strategis juga disyaratkan memiliki kesesuaian motif, budaya, dan strategi pengembangan dengan para pemangku kepentingan. Berikut ini adalah rencana investasi KS dan pendanaan 2008-2010

Tabel 4. Rencana Investasi Krakatau Steel & Pendanaan 2008-2010

Joint Venture rotary klin:

  • Bagian ekuiltas berasal dari dana internal
  • Bagian pinjaman diperoleh dari PT. Bank Mandiri Tbk

Enterprise Resources planning (ERP):

  • Sumber dana internal

Proyek revitalisasi:

  • Kebutuhan pembiayaan berasal dari pinjaman jangka panjang

Sumber: Kementerian BUMN & KS

Dengan manajemen yang sehat, KS cukup pede dengan memiliki kemampuan berhutang sampai Rp.10 triliun. Untuk meningkatkan sekitar 5 juta ton dengan basis batubara pada tahun 2011, KS membutuhkan investasi senilai 600 juta dollar AS.[6]

Modal yang bertambah dengan melalui jalan IPO hanya sekita 200 juta dollar AS, tetapi hal ini dijawab oleh manajemen KS dengan mendapatkan sumber dana dari Bank seperti tabel di atas. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Rencana Pendanaan (Rp miliar)

Investasi

2008

2009

2010

Total

Rutin

173,60

60

70

303,60

Revitalisasi

612,66

646,86

552,47

1.811,98

ERP

32,04

14,46

5,16

51,66

JV rotary klin

47,88

146,52

194,40

Total investasi

886,18

867,84

627,63

2.361,65

Sumber: Kementerian BUMN & KS

Catatan: Mittal

Menurut Fahmi Idris, KS perlu mengejar sasaran peningkatan produksi dengan cara bermitra dengan ArcelorMittal. Cara ini dianggap lebih efisien dan bermanfaat. Bahkan produksi KS bisa digenjot menjadi 8-10 juta ton pada 2011. Opsi yang ditawarkan Mittal, pertama, dengan cara menggandeng PT Aneka Tambang Tbk. Kedua, bermitra strategis dengan KS lewat strukturisasi saham perusahaan. Dan ketiga, mendirikan perusahaan patungan bersama KS. Menurut M. Luthfi, kedatangan Mittal, adalah tindak lanjut dari surat Kamar Dagang dan Industri Inggris yang ditujukan ke BKPM.

Sampai dengan tahun 2005, satu-satunya pabrik baja yang dibangun Mittal adalah Ispatindo di Surabaya tahun 1976. Namun, sejak didirikan kapasitas produksi ini tak banyak berkembang. Mittal justru berkembang menjadi raksasa baja melalui akuisisi di berbagai perusahaan baja dunia. Kapasitas total produksi baja dalam konglomerasi ini mencapai 116 juta ton atau sekitar 10 persen dari total produksi dunia. Namun, uniknya Mittal tidak mengembangkan teknologi, tetapi perusahaan yang diakuisisinyalah yang melakukan.

Dalam Financial Times, 4 April 2008 disebutkan bahwa Nigeria membatalkan penjualan pabrik baja terbesar pada Mittal Group karena dugaan kecurangan. Perancis punya cerita berbeda. Pekerja ArcellorMittal berunjuk rasa setelah manajemen mengumumkan akan mem-PHK-kan lebih dari 1.000 pekerjanya hingga 2009.

Penutup

Sekarang, bola panas berada di tangan DPR dan Pemerintah. Dengan kedua pilihan ini sebenarnya sudah tergambar dampak dari penggunaan privatisasi model strategic sale atau dengan IPO. Tinggal keberanian dari DPR dan pemerintah untuk lebih mengutamakan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sesaat, yaitu mengamankan APBN-P dan untuk 2009.

Salah langkah akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah dan DPR. Terlebih lagi Krakatau Steel adalah salah satu BUMN strategis yang dimiliki Pemerintah lebih dari 30 tahun lalu.


[1] Prognosa, (INI APAAN?)

[2] Belum diaudit

[3] Bisnis Indonesia,15/4/08

[4] ibid

[5] Kompas, Menimbang antara IPO dan Mitra strategis, Kompas 18 April 2008

[6] idem

Dari subprime mortgage hingga lapangan kerja

•19 Mei 2008 • Tinggalkan sebuah Komentar
8-Mei-2008 13:51:44 dimuat di koran monitor depok http://www.monitordepok.com/cetak/opini/20345.html
Setelah diubah lebih cepat dari jadwal normal, APBN Perubahan atau APBN-P 2008 akhirnya disahkan oleh Rapat paripurna DPR (Kompas 10/4). Seluruh fraksi menyetujui APBN-P 2008, kendati sejumlah fraksi memberikan persetujuan dengan catatan.
Dalam APBN-P, pendapatan negara dan hibah melonjak menjadi Rp895 triliun, lebih tinggi dibandingkan Rancangan APBN-P. Ini dilakukan untuk mengantisipasi perubahan asumsi dasar ekonomi yang menjadi esensi anggaran di APBN-P 2008.
Sejak ditetapkannya UU No. 45 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, APBN 2008 mendapat tekanan sangat berat dari berbagai faktor internal maupun eksternal. Setidaknya, terdapat enam faktor utama yang mempunyai dampak signifikan terhadap APBN 2008.
Pertama, kondisi perekonomian global diperkirakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat sebagai akibat dari krisis sektor perumahan (subprime mortgage) di Amerika Serikat yang meluas hingga menjadi krisis di pasar keuangan internasional.
Kedua, kecenderungan naiknya harga minyak mentah di pasar dunia yang sangat tinggi (jauh diatas asumsi harga minyak yang digunakan dalam penyusunan APBN) akan berdampak signifikan terhadap APBN, karena membengkaknya beban subsidi BBM dan subsidi listrik.
Ketiga, adanya kecenderungan meningkatnya harga komoditas pangan dunia akan memberikan tekanan pada laju inflasi di dalam negeri, karena sebagian komoditas primer domestik berasal dari impor (imported inflation).
Keempat, adanya kecenderungan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, sebagai akibat negatif dari krisis subprime mortgage, akan berpengaruh cukup signifikan terhadap berbagai besaran APBN.
Kelima, lifting minyak yang diperkirakan hanya akan mencapai 0,9010 juta barel per hari (lebih rendah dari asumsi lifting dalam APBN 2008 sebesar 1,034 juta barel per hari) akan berdampak pada penurunan penerimaan dari sektor migas.
Keenam, paket Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan (PKSH) yang diluncurkan awal Februari 2008, terkait dengan kecenderungan meningkatnya harga komoditas pangan strategis (seperti terigu, minyak goreng, kedelai, dan gandum). Selain ditujukan untuk mengendalikan inflasi dalam negeri, PKSH juga dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin.
Bank dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun dari 6,32 persen pada tahun 2007 menjadi 6 persen pada tahun 2008. Namun, investasi masih bisa menguat dengan mengalirnya kredit perbankan dan penurunan suku bunga.
Dengan tidak berubahnya harga dalam negeri untuk harga bahan bakar bensin dan diesel untuk angkutan dan minyak tanah (yang mewakili lebih dari 2/3 bagian penjualan BBM), subsidi pemerintah tumbuh dengan pesat. Diperkirakan jumlahnya mencapai Rp130 triliun (US $14.3 miliar) pada tahun 2008 berdasarkan perkiraan Pemerintah sebesar US$95 per barrel.
Pada tingkat ini, subsidi energi total (untuk tenaga listrik maupun untuk BBM) akan sama besar dengan total belanja modal dan sosial pemerintah pusat.
Didorong oleh kenaikan subsidi, telah diusulkan langkah-langkah untuk memangkas belanja dalam departemen-departemen teknis, mengurangi subsidi untuk listrik, dan meransum minyak tanah untuk memastikan bahwa hanya orang miskin yang menerimanya. Dengan langkah-langkah tersebut, Pemerintah mengharapkan defisit anggaran belanja naik dari 1,7 persen PDB menjadi sedikit di atas 2 persen PDB.
Beban yang berat tersebut akhirnya dibagi dengan mengubah APBN yang seharusnya di bulan Agustus menjadi bulan Maret. Tekanan harga yang ada memaksa APBN P dipercepat. Tujuan lainnya dalah supaya masyarakat mampu tidak menikmati subsidi dan pada saat yang sama, APBN tidak terbebani.
Sebuah pertanyaan akhirnya muncul. Dengan penyesuaian APBN yang ada, bagaimana dampaknya untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran? Sebab pada 2008 ini pemerintah memiliki target penurunan angka kemiskinan hingga 15% dan pengangguran 8-9% dari angkatan kerja.
Pertumbuhan
Terdapat beberapa alasan pokok kita perlu mengkhawatirkan apakah APBN-P 2008 akan berdampak pada pengentasan kemiskinan atau tidak.
Pertama, perlambatan ekonomi AS dan melonjaknya harga minyak mentah dunia menjadi alasan utama pemerintah dalam merevisi APBN 2008. Dengan pertumbuhan ekonomi yang diturunkan dalam APBN P, yang dikhawatirkan adalah imbas signifikan dalam dunia ketenagakerjaan.
Elastisitas dampak penurunan laju pertumbuhan terhadap peningkatan pengangguran sekitar 0.3%-0.4%. Ini berarti ketika ketika terjadi laju pertumbuhan turun 1% maka peningkatan 2,5%–3,3% dari pengangguran.
Menurut perhitungan Bappenas tiap 1% pertumbuhan ekonomi akan membuka 710.00 kesempatan kerja baru, dan ini berarti berlaku kebalikannya. Dengan kondisi saat ini pemerintah masih fokus pada berbagai kegiatan yang diperkirakan bisa menciptakan lapangan kerja tinggi, seperti menggerakkan sektor riil agar semakin stabil.
Kebutuhan untuk pendidikan dan kesehatan yang memadai tentunya tidak mampu dan tidak harus disediakan oleh pemerintah mengingat perbedaan dalam sifat public goods dari tingkatan pendidikan (lihat Trend APBN dan Kecenderungan di masa mendatang; M Ikhsan:2008).
Kedua, Kemiskinan dan pengangguran merupakan lingkaran setan yang saling terkait. Secara teori, kemiskinan (absolut) dan pengangguran dapat dikurangi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Persoalannya, laju pertumbuhan yang dicapai pemerintah kurang memadai.(Bersambung)